Usul Urusan Dana Hibah DKI Satu Pintu di BPKD DKI, DPRD: Hindari Tumpang Tindih


MELKI BLOG Jakarta - Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta merekomendasikan urusan dana hibah pemerintah DKI terpusat di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sekretaris Komisi C Yusuf berujar usulan ini dimaksudkan agar mencegah tumpang tindih penyaluran dana hibah.



"Dalam rangka menghindari tumpang tindih pemberian hibah oleh perangkat daerah," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.


Saat ini pos anggaran dana hibah tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) mengurusi hibah untuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan alias ormas.


Sementara Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Biro Dikmental) fokus pada pemberian hibah kepada organisasi keagamaan. Ada juga anggaran dana hibah dari Dinas Sosial untuk organisasi dan yayasan.



Yusuf menyebut hibah yang bersumber dari APBD sebaiknya dijadikan satu pintu di BPKD DKI. "Komisi C DPRD DKI merekomendasikan kepada pimpinan Banggar," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.